HEGEMONI KEKUASAAN JOKOWI: MEMBONGKAR PENGKHIANATAN MELALUI LENSA ALTHUSSERIAN

 

Oleh : Shohibul Kafi, S.Fil

(Penulis Alumni Mahasiswa Filsafat UIN Sunan Kalijaga, Aktivis NU, dan Juga

Kader Partai PDI Perjuangan)

Louis Althusser, filsuf strukturalis Marxis, memperkenalkan konsep Aparatus Ideologi Negara (ISA) dan Aparatus Represif Negara (RSA) sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana kekuasaan dipertahankan dalam masyarakat. Dalam konteks politik Indonesia, langkah-langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap PDI Perjuangan, Presiden Prabowo Subianto, Koalisi Indonesia Maju (KIM), dan rakyat Indonesia dapat dianalisis melalui lensa teori ini. Jokowi dituduh memanfaatkan ISA untuk membangun hegemoni ideologisnya, sambil menggunakan RSA untuk mengamankan kekuasaan melalui kontrol represif.

Pengkhianatan terhadap PDI Perjuangan: Penguasaan ISA Partai Politik

PDI Perjuangan adalah salah satu Aparatus Ideologi Negara yang merepresentasikan ideologi nasionalis progresif warisan Bung Karno. Melalui partai ini, Jokowi naik ke panggung politik nasional. Namun, setelah menjabat sebagai presiden, Jokowi dianggap melakukan pengkhianatan dengan melemahkan ideologi partai demi kepentingan pragmatis. Dalam teori Althusser, partai politik sebagai ISA berfungsi mereproduksi ideologi negara dan menjaga loyalitas terhadap ideologi tersebut. Jokowi, dalam pandangan ini, justru membajak ISA ini untuk membangun citra personalnya. Ia mempromosikan putranya Gibran Rakabuming Raka, yang tidak melalui proses kaderisasi PDI Perjuangan, sehingga melemahkan struktur internal partai.

Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi memanfaatkan partai bukan sebagai alat ideologi, melainkan sebagai kendaraan politik sementara yang bisa ditinggalkan setelah mencapai tujuannya. Akibatnya, PDI Perjuangan, yang seharusnya menjadi penjaga ideologi Bung Karno, berpotensi kehilangan arah. Langkah Jokowi ini menunjukkan bagaimana ISA partai politik dapat diinstrumentalisasi untuk kepentingan individu, bukan ideologi kolektif.

Pengkhianatan terhadap Prabowo Subianto: Kontrol melalui RSA yang Terselubung

Presiden Prabowo Subianto adalah sekutu politik Jokowi dalam Koalisi Indonesia Maju. Namun, melalui lensa Althusser, hubungan ini dapat dilihat sebagai cara Jokowi menggunakan Aparatus Represif Negara untuk mengendalikan sekutunya. RSA, seperti militer dan institusi keamanan, biasanya digunakan untuk memastikan stabilitas kekuasaan. Dalam kasus ini, Jokowi tampaknya mengintegrasikan Prabowo ke dalam lingkaran kekuasaannya untuk mereduksi ancaman politik.

Contoh yang mencolok adalah dukungan Prabowo terhadap Gibran dalam pemilihan kepala daerah, yang lebih mencerminkan pengaruh Jokowi daripada independensi Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi berhasil mengarahkan RSA ke arah yang mendukung kepentingan politiknya. Prabowo, yang awalnya merupakan oposisi kuat, kini berisiko menjadi alat legitimasi bagi hegemoni Jokowi.

Pengkhianatan terhadap Koalisi KIM: Memecah melalui ISA

Koalisi Indonesia Maju (KIM) adalah gabungan partai-partai yang mendukung pemerintahan Jokowi. Dalam analisis Althusser, koalisi ini berfungsi sebagai ISA yang menciptakan legitimasi politik bagi kekuasaan Jokowi. Namun, kritik yang muncul menunjukkan bahwa Jokowi menggunakan taktik "pecah belah" untuk melemahkan kekuatan kolektif koalisi, menjadikannya alat penguat personalisme politik.

ISA bekerja melalui ideologi untuk menciptakan konsensus, tetapi Jokowi justru menggunakan koalisi untuk mendukung kepentingan keluarganya, seperti terlihat dalam promosi politik Gibran. Akibatnya, koalisi yang seharusnya menjadi forum kolektif ideologis berubah menjadi instrumen individual yang melayani kepentingan sempit. Langkah ini melemahkan independensi partai-partai di KIM, menciptakan ketergantungan pada Jokowi, dan memperkuat kontrolnya atas sistem politik.

Pengkhianatan terhadap Rakyat Indonesia: Hegemoni Ideologi dan Represi

Pengkhianatan terbesar Jokowi, menurut kritik ini, adalah terhadap rakyat Indonesia. Dalam teori Althusser, rakyat adalah subjek yang dibentuk oleh ISA seperti pendidikan, media, dan agama. Jokowi dinilai berhasil membangun hegemoni melalui ISA ini untuk menciptakan citra sebagai pemimpin yang sederhana dan pro-rakyat, meskipun kebijakan-kebijakannya sering kali dinilai lebih menguntungkan oligarki daripada masyarakat umum.

Beberapa kebijakan kontroversial, seperti UU Cipta Kerja dan pembangunan Ibu Kota Negara baru, menunjukkan bagaimana ISA digunakan untuk membenarkan langkah-langkah yang sebenarnya tidak populer. Media massa, sebagai bagian dari ISA, memainkan peran penting dalam membangun narasi yang menguntungkan Jokowi, sementara kritik dari rakyat ditekan atau direduksi.

Selain itu, RSA juga digunakan untuk mengendalikan perlawanan. Demonstrasi besar yang dilakukan oleh mahasiswa dan buruh, misalnya, sering kali dihadapi dengan tindakan represif. Hal ini mencerminkan bagaimana Jokowi menggunakan kekuasaan negara tidak hanya untuk membangun hegemoni ideologis tetapi juga untuk meredam oposisi.

Ancaman terhadap Demokrasi dan Ideologi Bangsa

Melalui teori Louis Althusser, langkah-langkah politik Jokowi dapat dilihat sebagai pengkhianatan sistematis terhadap ISA dan RSA yang seharusnya berfungsi untuk menjaga demokrasi dan ideologi bangsa. Pengkhianatan terhadap PDI Perjuangan, Prabowo Subianto, Koalisi KIM, dan rakyat Indonesia mencerminkan upaya untuk mempertahankan kekuasaan melalui manipulasi ideologi dan kontrol represif.

Jokowi berhasil menggunakan ISA untuk menciptakan legitimasi politiknya, tetapi langkah ini melemahkan institusi-institusi ideologis seperti partai politik dan koalisi. RSA digunakan untuk mengendalikan oposisi dan memastikan stabilitas kekuasaannya, meskipun hal ini merusak demokrasi substantif.

Untuk melawan ancaman ini, rakyat, terutama pemuda dan mahasiswa, harus menjadi subjek yang sadar ideologi. Mereka harus membangun gerakan kolektif yang mampu menantang hegemoni ideologi Jokowi dan mengembalikan demokrasi Indonesia pada jalur yang lebih inklusif dan substantif. Hanya dengan begitu, ISA dan RSA dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya: melayani rakyat, bukan kekuasaan individual.

 

Tweet

Subscribe to receive free email updates: